Kasus Rumpin, Pernyataan Sikap HMI Komisariat FAPET IPB

HMI CABANG BOGOR
KOMISARIAT FAKULTAS PETERNAKAN
INSTITUT PERTANIAN BOGOR

Gedung Serbaguna Mahasiswa Islam (GSMI) JL Batu Hulung No. 91 Kel. Marga Jaya Kec. Bogor Barat- Kota Bogor 16680 Telp. (0251) 628090

No : 001/A/Sek/01/1428 H
Lampiran : 1 bundel
Perihal : Pernyataan Sikap

Kepada Yth,
Ketua HMI Cabang Bogor
di Bogor

Dengan senantiasa mengaharap ridha Allah SWT, Pengurus HMI Cabang Bogor, Komisariat Fakultas Peternakan, setelah :

MENIMBANG :
“Demi terciptanya kedamaian dan ketentraman warga di Desa Sukamulya, Kelurahan Rumpin, Kabupaten Bogor maka kader HMI Cabang Bogor dipandang perlu untuk berperan aktif dalam penyelesaian permasalahan sengketa tanah antara pihak TNI AU dan Warga Desa Sukamulya”.

MENGINGAT :
1. Pembukaan UUD 45
2. Pasal 4, 5(b), dan 9 Anggaran Dasar HMI
3. Pasal 6 (a,b,c), dan 7(b) Anggaran Rumah Tangga HMI

MEMPERHATIKAN :
“Fakta dan Opini yang terjadi di lapangan (Lampiran 1)”.

MENYATAKAN :
1. HMI Cabang Bogor harus bersikap Pro Aktif dan bersifat Netral (Independen) dalam menjembatani permasalahan tersebut bekerjasama dengan Warga Rumpin, LSM, POLRI maupun TNI AU.
2. TNI AU harus meninggalkan tindakan Represif yang menyebabkan warga menjadi ketakutan.
3. Menyerahkan Penjagaan atau Komando Wilayah Sengketa Tanah Rumpin kepada POLRI karena Pihak POLRI secara hukum lebih berkepentingan terhadap Masyarakat (secara khusus), sedangkan Pihak TNI lebih berkepentingan terhadap Negara (secara umum).
4. Menyelesaikan Permasalahan Sengketa Tanah kepada Pengadilan setempat dalam hal ini Pengadilan Negeri Bogor.
5. Menyelesaikan Permasalahan Korban Kekerasan baik yang dialami Pihak Warga maupun yang dialami Pihak TNI.
6. Pihak TNI AU maupun Pihak Warga harus dipertemukan guna menyelesaikan permasalahan secara kekeluargaan agar tidak terjadi prasangka yang buruk diantara kedua pihak.

Bogor, 13 Muharram 1428 H
1 Februari 2007

Pengurus
HMI Cabang Bogor
Komisariat Fakultas Peternakan
Periode 2006-2007

 

 

 

Bagus Sugiarto
Ketua Umum

 

Lampiran 1

Fakta dan Opini:

1. VERSI TEMPOINTERAKTIF

Bentrokan antara warga dan anggota TNI terjadi Senin (22/1) petang. Tiga warga terluka dan di rawat di RS Islam Sobirin, Serpong, Tangerang. Sedangkan seorang perwira TNI yang menderita luka pada bagian kepala dan beberapa giginya rontok di rawat di RS Atang Sanjaya. Menurut keterangan juru bicara TNI AU Atang Sanjaya, Bogor, Kapten Sus Ali Umri Lubis, anak buahnya hanya memberikan tembakan peringatan ke udara menggunakan peluru hampa. Tindakan itu dilakukan karena petugas terdesak. “Kami sudah menahan diri dan berusaha kondusif, tetapi warga terus menyerang kami,” kata dia. Bentrokan antara warga dengan anggota TNI AU berawal ketika traktor datang ke lokasi pembangunan Water Training (tempat latihan air), sekitar pukul 14.00 wib. Satu jam kemudian warga mulai berkumpul di dekat proyek itu, jumlahnya ratusan orang. Anggota TNI AU berjaga-jaga dengan dilengkapi senjata. Sekitar pukul 16.00 warga mulai merangsek ke lokasi proyek. Mereka menyerang petugas dengan batu. Seorang perwira giginya rontok terkena hantaman batu. Karena terdesak tentara akhirnya melepaskan tembakan peringatan. Warga lari kocar-kacir menyelamatkan diri. Di lokasi bentrokan ditemukan puluhan bambu runcing, tombak, puluhan ketapel dan sejumlah batu. Sementara itu versi warga, bentrokan berawal saat kedatangan rombongan truk dan alat berat milik TNI AU ke lokasi Water Training. Mereka menolak pembangunan Water Training karena tanah tersebut dianggap masih milik warga. Mereka mendatangi lokasi proyek. Saat mereka menyampaikan aspirasi tiba-tiba ada yang melempar batu yang disusul suara tembakan. Warga pun berlari ketakutan. “Ada yang kena tembak, namanya Acep,” ujar Hendri warga setempat. Malamnya, sekitar pukul 21.00, wib, sejumlah anggota TNI AU bersenjata lengkap mendatangi rumah warga. Orang yang dianggap vokal menentang proyek itu ditangkap dan dibawa. tindakan itu membuat warga ketakutan. Seorang warga bernama Daryanto turut dibawa petugas. Daryanto dikenal sebagai tokoh masyarakat. Menurut keluarganya, Daryanto baru ditemukan keesokan harinya dalam kondisi babak belur. Badannya dipenuhi lumpur.

Oleh : Deffan Purnama)

2. VERSI MONITORDEPOK

Saat itu dilakukan tiga ring penjagaan yaitu ring 3 dijaga anggota Polres Bogor, ring 2 dilakukan oleh batalyon Lanud ATS dan ring 1 oleh anggota Paskhas TNI-AU. “Tapi massa yang saat itu telah mempersenjatai diri merangsek serta menerobos ring 3 dan ring 2,” jelas Lubis. Saat di ring 1, lanjutnya, juga dijaga agar tidak menerobos tapi massa terus merangsek karena makin beringas akhirnya kami menembakkan peluru hampa ke udara agar massa bubar. “Justru massa melakukan perlawanan, akibatnya beberapa anggota kami terluka.”Seorang perwira pertama berpangkat Lettu (Teknik) Panca mengalami luka parah, karena kepalanya terkena lemparan batu dan harus menjalani perawatan intensif di RS Lanud ATS, Semplak. “Selain itu ada enam anggota kami yang mengalami luka dan harus menjalani berobat jalan,” imbuh Lubis. Dia pun menyesalkan keterangan pihak-pihak tidak berwenang yang menyampaikan korban dari pihak warga karena proyektil peluru anggota Batalyon Lanud ATS. “Kalau memang ada korban terkena peluru, mari dibuktikan. Yang berhak mengatakan pihak rumah sakit atau dokter, bukan dari pihak yang bukan tugasnya.”
Menurut Lubis, peristiwa itu merupakan akumulasi dari berbagai aksi warga yang merasa tanahnya telah diserobot Mabes TNI-AU, dalam hal ini adalah Lanud ATS. “Berkali-kali pula kami minta warga membuktikan kepemilikan lahan tersebut, ternyata mereka tidak bisa.”

3. VERSI KOMPAS

TANGERANG, KOMPAS–Seorang warga Kampung Cibitung, Desa Sukamulya, Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor mengalami luka tembak dan seorang lagi kepalanya luka berdarah saat berhadapan dengan anggota TNI AU dalam demo yang berlangsung Senin (22/1). Warga yang luka tembak bernama Ucep (45) sedangkan Usup (50) kepalanya berdarah.”Saya dipukuli oleh pak tentara,” tutur Usup pada sore tadi begitu sampai Rumah Sakit Asshobirin Serpong Kabupaten Tangerang. Seorang warga yang mengantar ke rumah sakit menjelaskan Usup dipukul dengan popor senapan yang dibawa anggota TNI AU Bogor yang menghadapi demo warga Rumpin. Sekitar satu jam sebelumnya Acep sudah sampai ke UGD RS yang sama karena lehernya terluka oleh tembakan senapan anggota TNI AU yang menghadapi demo para warga. Dokter UGD dan dua perawat yang menanganinya sampai petang tadi belum berhasil menemukan peluru di leher korban. Pihak RS akan mengambil foto rontgen Acep untuk mengetahui dimana peluru bersarang.

4. VERSI GATRA

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) telah mengunjungi Desa Sukamulya, dan berdialog dengan Camat, Kepala Desa, dan sejumlah tokoh masyarakat. “Masih ada sekitar 20 orang warga laki-laki yang sampai hari ini masih mengungsi dan belum berani pulang ke kampung karena ketakutan. Meskipun aparat TNI-AU dari Lanud Atang Sanjaya yang berada di Desa Sukamulya berpakaian sipil, tapi masih membuat takut warga,” kata Kepala Desa Sukamulya, Kecamatan Rumpin, Suganda kepada ANTARA di Bogor, Senin. Pada Sabtu (27/1) lima anggota Komnas HAM, di antaranya Achmad Tahir dan Erna Witoelar, berkunjung ke Desa Sukamulya, Kecamatan Rumpin. Namun rombongan Komnas HAM tidak sempat diantar ke lokasi pembuatan Water Training yang sedang dikerjakan Lanud Atang Sanjaya (ATS). Kemudian, dilakukan dialog di Kantor Desa Sukamulya, yang dihadiri Kepala Desa Sukamulya Suganda, Camat Rumpin Dace Supriyadi, dan sejumlah tokoh masyarakat. Mengutip penjelasan Komnas HAM, Suganda mengatakan, sebelum tiba di Desa Sukamulya, mereka sudah mengunjungi Lanud Atang Sanjaya di Semplak dan Polres Bogor di Cibinong, untuk berdialog mencari tahu persoalan Rumpin. Dalam dialog dengan pimpinan ATS, rombongan Komnas HAM mendapat penjelasan bahwa persoalan di Rumpin sudah selesai. Kegiatan TNI-AU dari ATS di Rumpin hanya latihan saja dan saat ini sudah dihentikan. Kemudian, ATS juga telah membayar ganti rugi kepada sekitar 20 orang warga Desa Sukamulya.Menanggapi penjelasan pihak ATS, Suganda menegaskan, penjelasan dari pimpinan ATS itu tidak benar. “Kegiatan TNI-AU dari ATS di Rumpin, bukan latihan tapi melakukan penggalian menggunakan alat-alat berat (eksavator-red) di atas tanah warga. Sampai saat ini, alat-alat berat masih ada di lokasi, aparat TNI-AU juga masih ada di Desa Sukamulaya, meskipun berpakaian sipil,” jelasnya. Dalam dialog tersebut, Suganda meminta agar Komnas HAM bisa segera menyelesaikan persoalan Rumpin. “Bantuan yang diberikan oleh pihak manapun untuk Desa Sukamulya, belum maksimal. Karena sampai hari ini persoalan di Desa Sukamulya, Rumpin belum selesai,” jelasnya. Kerusuhan di Kampung Cibitung meletus, Senin (22/1) setelah aktivitas aparat TNI-AU dari Lanud ATS yang melakukan penggalian lahan menggunakan alat berat di kampung itu, dihadang oleh warga setempat. Aksi penghadangan tersebut kemudian berkembang menjadi kontak fisik. Dalam insiden tersebut, empat warga kampung mengalami luka-luka dan dilarikan ke rumah sakit Islam As-Sobirin Serpong. Sebagian warga laki-laki mengungsi ke rumah keluarga di luar desa karena ketakutan. Meskipun pada malam harinya telah dilakukan musyawarah yang dipimpin oleh Kapolwil dan Kapolres Bogor dengan Muspika Kecamatan Rumpin, Kepala Desa dan tokoh masyarakat Desa Sukamulya, tapi sejumlah warga laki-laki masih mengungsi. [TMA, Ant]

5. VERSI KONTRAS

Hingga saat ini, Kepolisian Republik Indonesia masih bersikap pasif dalam menanggapi kejadian bentrokan yang melibatkan aparat TNI-AU dengan warga Desa Sukamulya, Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor. Sikap ini telah secara resmi direspon oleh Kontras, AGRA, Walhi, LBH Jakarta, LBH Bandung, dan beberapa elemen masyarakat lain yang mendukung perjuangan masyarakat Desa Sukamulya, Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor. Sore tadi, elemen-elemen yang mewakili masyarakat Desa Sukamulya, Rumpin mengadukan tindakan kekerasan yang dialami warga terhadap Kepolisian Republik Indonesia dan meminta agar Kepolisian mengoptimalkan kewenangan dan tugas pokoknya untuk melindungi dan mengayomi masyarakat. Pengaduan dan permintaan ini telah secara resmi diterima pejabat Humas dari Mabes Polri, dan karenanya warga menunggu kelanjutan dan tindakan aktif Polri sebagaimana mandat konstitusi yang diembannya. Selain melakukan pemukulan, penembakan, dan pengejaran terhadap warga yang memprotes perusakan dengan menggunakan alat berat (deko) atas lahan sawah milik warga oleh personel TNI-AU, aparat personel TNI AU juga melakukan penculikan terhadap lima warga (Sudaryanto, Dery, Yusuf, Haji Amir, dan Cece Rahman). Kelima warga tersebut diseret ke lokasi proyek dan kemudian dipukuli hingga lebam. Sampai pagi hari, tidak ada keterangan resmi mengenai keberadaan kelima warga tersebut, sampai akhirnya aparat TNI-AU yang melakukan penculikan, menyerahkan kelimanya ke Mapolsek Rumpin. Salah seorang dari kelima warga yang diculik, kini berada dalam keadaan kritis dan harus dilarikan ke rumah sakit di Jakarta. Penyebabnya tidak lain dari penganiayaan yang dilakukan oleh aparat TNI-AU.

PERSATUAN WARGA TANI dan MASYARAKAT DESA SUKAMULA-RUMPIN

Didukung oleh;

Front Mahasiswa Nasional (FMN), KontraS, Aliansi Gerakan Reformasi Agraria (AGRA), LBH Bandung, LBH Jakarta, WALHI, Serikat Mahasiswa Indonesia, Serikat Tani Nasional (STN) Gabungan Serikat Buruh Independent, HUMA, PILNET, Serikat Perempuan Indonesia (Seruni), FPPI (Front Perjuangan Pemuda Indonesia), SPI (Serikat Pengacara Indonesia), Federasi Serikat Petani Indonesia (FSPI), Koalisi Anti-Utang (KAU)

6. VERSI TNI AU

Kronologis keberadaan Aset tanah TNI AU di Rumpin.

Sejarah keberadaan aset tanah TNI AU di Rumpin mendasari kepada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : H.20/5/7 tanggal 9 Mei 1950 perihal Penyelesaian tentang tanah-tanah yang dahulu diambil oleh Pemerintah Penduduk Jepang serta Surat Kepala Staf Angkatan Perang (KSAP) Nomor; 023/KSAP/5O tanggal 25 Mei 1950. Dalarn KSAP tersebut dikatakan bahwa:

Lapangan-lapangan terbang serta bangunan-bangunan yang termasuk lapangan dan alat-alat yang berada di lapangan dan sungguh-sungguh diperlukan untuk memelihara lapangan-lapangan tersebut yang rnenjadi milik Angkatan Udara Republik indonesia.

Aset tanah TNI AU di Rumpin merupakan air strip peninggalan Jepang. Aset ini pada awalya dibawah pengawasan Almarhurn Raden Martaka Satria Hasbullah yang menjadi pengawas dari aset tanah TNI AU di Rumpin. Atas jasa Almarhum RMS Hasbullah maka pada tanggal 20 Agustus 1956 Komandan Lanud Atang Sendjaja pada saat itu Kapten Udara Soekanto memberikan tanda penghargaan kepada beliau.

Pada saat itu Rumpin merupakan detasemen di bawah pembinaan dan pengawasan Lanud Atang Sendjaja yang dijabat oleh Perwira Perwakilan dari Lanud Atang Sendjaja. Berdasarkan laporan yang dibuat oleh Komandan Detasemen Rumpin Letnan Muda Udara II R. Tjahjono Nomor : Rmp/112/5/II tanggal 13 Juni 1963 terdapat 3 perusahaan perkebunan yang overlapping dengan aset TNI AU di Rumpin yaitu :

1. Perkebunan Janlappa milik Tan Soen Liong beradministrateur Djatimoersalim.

2. Perkebunan Tjikoleang milik Muntaco Jakarta dengan admistratur Sarmada.

3. PT. Tarogong milik Song What Jakarta dengan wakil adminstratur Diding.

Perkebunan-perkebunan tersebut setiap melakukan penyadapan getah karet, penebangan kayu selalu meminta ijin dari Komandan Delasemen Rumpin hal ini dapat dilihat dari surat PT. Cikoleaug Nomer : 033/AG/64 tanggal 18 April 9964 perihal Ijin Sadap. Dalam surat tersebut Moh. Sarmada pegawai Perkebunan Nasional PT. Tjikoleang meminta agar diperbolehkan untuk menyadap pohon karet di aset tanah TNI AU di Rumpin.

Selain untuk kebutuhan latihan penerbangan Air Strip Rumpin juga digunakan untuk tempat latihan penerjunan pasukan. Pada tanggal 24 Juli 1964 Air Strip Rumpin pernah dijadikan tempat latihan terjun oleh Bataljon II Pasukan Gerak Tjepat (PGT) yang dipimpin oleh Majoor Udara Radix Soedarsono.

Sedangkan Keberadaan Lembaga Penerbangan dan Antariksa (LAPAN) di Rumpin tidak terlepas adanya keterkaitan antara TNI AU dan Pemimpin LAPAN. Pada tahun 1971 Direktur Jendral Lapan pada saat itu Komodor Udara J.Salatun melalui Surat Lapan Nomor : LPN/032/1/2/S-344 tanggal 19 Oktober 1971 meminta ijin kepada TNI AU untuk menggunakan Air Strip Rumpin untuk LAPAN. Kasau rnengijinkan melalui surat MABAU/0656/7/2/Ops-234 tanggal 30 Oktober 1971, pada prinsipnya TNI AU tidak keberatan di pakai LAPAN, dengan catatan masih dipergunakan sebagai air strip untuk alternate/emergency base bagi latihan-latihan penerbang Curug Penerbad, Pelita Air Service dan Lanud Atang Sendjaja.

Permasalahan aset di Rumpin menjadi polemik pada saat Bupati mengeluarkan Keputusan Bupati Nomor 591/194/Kpts/Huk/2003 tanggal 12 Juni 2003 telah ditetapkan pembàgian/pengalokasian aset tanah eks HGU PT Cikoleang seluas 90 Ha untuk keperluan Pemda Kabupaten Bogor, LAPAN, Pemerintah Desa Sukamulya Kec. Rumpin dan para penggarap yang pada dasarnya lokasinya terletak di dalam kawasan lahan seluas 450 Ha. Kebijakan Bupati tersebut sangat merugikan TNI AU dan pembagian tanah negara kepada pihak lain hanya dapat diberikan apabila status tanah sebagai tanah negara bebas sedangkan tanah Rumpin status tanah tidak bebas (dikuasai dan dimiliki oleh Dèphan c.q. TNI AU).

Pembangunan Water Training

Permikiran pembangunan Water Training didasari kesulitan untuk mencari lokasi yang ideal untuk latihan dengan menggunakan media air bagi aircrew helikopter. Dengan pertimbangan tersebut Komandan Lanud Atang Sendjaja mengajukan rencana pembangunan water training Nomor B/116/III/2006 tentang permohonan ijin pembuatan “Water training” di Rumpin. Ditindaklanjuti oleh Surat Pangkoopsau I Nomor B/358-II/01/16/Kum tanggal 25 April 2006 tentang permohonan pembuatan water training. Berdasarkan hasil peninjauan Tim Teknis Aset Mabes TNI AU bersama Tim Aset Koopsau I dan tim aset Lanud Atang Sendjaja, maka pimpinan TNI AU menyetujui permohonan pembuatan water training melalui surat Asisten Logistik Kasau Nomor : B/533-04/21/60/Disfasonau dan telah disetujui oleh Kepala Staf TNI AU dalam disposisi Kasau Takah nomor 04/21/02/Spri C-29 tanggal 7 Juni 2006.

Fasilitas water training dibangun di atas laban seluas ± 10 Ha, water training akan berwujud kolam air berbentuk persegi panjang dengan dimensi panjang 400 meter, lebar 250 meter dengan kedalaman 10 s/d 15 meter. Keresahan masyarakat terhadap issu yang berkembang bahwa TNI AU akan menguasai tanah seluas 1000 Ha perlu diluruskan, karena dari awal TNI AU menyadari bahwa di tanah tersebut terdapat pemukiman penduduk yang sangat dihargai keberadaannya Bagi TNI AU kesejahteraan masyarakat adalah hal yang utama dan TNI AU berusaha untuk sekecil mungkin menghindari hal-hal yang dapat menimbulkan benturan dengan masyarakat Rumpin.

Pembangunn fasilitas water training ini juga sebagai penunjang dari Rencana Pemindahan Detasemen Bravo Paskhas dari Bandung ke Rumpin Bogor sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Kasau Nomor : Kep/15/IX/2006 dan Instruksi Kasau Nomor : Ins/08/IX/2006 tanggal 11 September 2006. Dasar pemikiran dipindahkannya Detasemen Bravo Paskhas dari Bandung ke Rumpin untuk mempercepat akses ke Ibukota. Pasukan ini merupakan pasukan elite TNI AU yang mempunyai komampuan anti teror, pengendalian tempur dan pengendalian pangkalan, dengan kemampuan tersebut maka apabila sewaktu-waktu digerakkan dapat lebih mudah diakses menuju Lanud Halim Perdanakusuma untuk dapat ditugaskan diseluruh wilayah Indonesia.

Dengan dibangunnya water training sebagai tempat latihan bagi para penerbang dan Paskhasau diharapkan dapat meningkatkan kemampuan dan kesiapan prajurit TNI AU. Adanya penolakan dari sebagian masyarakat Desa Sukamulya terhadap keberadaan water training dapat dipahami oleh TNI AU sebagai bagian dari kehidupan demokrasi di Indonesia. Tetapi kepentingan untuk meningkatkan kemampuan dan profesionalisme dari prajurit TNI AU akan bermuara pada peningkatan kemampuan pertahanan negara Indonesia itu sendiri.

Sumber : Pentak ATS, Bogor